Kompak.Id, Samarinda – Isu rencana penerapan pajak untuk kantin sekolah yang kini tengah digodok di Jakarta mendapat respon keras dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak diterapkan hanya untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Anhar, masih banyak alternatif sumber PAD yang bisa digali tanpa harus menyulitkan para pedagang kecil, khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Ia berpendapat bahwa penerapan pajak terhadap kantin sekolah justru akan memberi dampak negatif, tidak hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi siswa dan orang tua yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang semakin tinggi.
“Siswa di sekolah berasal dari berbagai latar belakang ekonomi. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat kehidupan mereka yang kurang mampu semakin sulit,” ujar Anhar, anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia menilai bahwa masyarakat sudah cukup dibebani dengan berbagai pajak yang ada, baik dari pemerintah pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak daerah lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan, Anhar khawatir bahwa pajak yang dikenakan pada kantin sekolah hanya akan memperburuk keadaan bagi keluarga-keluarga yang ekonominya sudah lemah.
“Jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik kantin, tapi juga siswa yang datang dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Mereka akan kesulitan untuk membeli makanan dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.
Anhar juga menekankan bahwa Pemkot Samarinda sebenarnya masih memiliki banyak potensi untuk meningkatkan PAD tanpa harus memungut pajak dari kantin sekolah. Ia mengusulkan agar Pemkot fokus pada pengelolaan sektor lain yang lebih menjanjikan, seperti pengembangan kawasan wisata Teras Samarinda, Taman Samarendah, serta penataan sistem perparkiran yang kerap kebocoran pendapatannya.
“Saya percaya Wali Kota Andi Harun memiliki berbagai cara untuk meningkatkan PAD. Ada banyak jalan yang lebih baik daripada menambah pajak di kantin sekolah,” tutupnya.
Dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang semakin sulit, Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan pajak yang tidak memberatkan rakyat kecil, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
